GaluhFM (JAKARTA), dilansir dari KOMPAS.com – Anggota Komisi V DPR Irwan meminta pemerintah mencabut ketentuan yang mengharuskan pelaku perjalanan darat dengan jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan memiliki hasil negatif tes PCR atau antigen.
Irwan berpendapat, ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2021 itu membingungkan publik dan tidak efektif untuk dilaksanakan.
“Seiring rencana pemerintah menghapus tes PCR di Jawa-Bali dan cukup tes antigen saya minta sebaiknya Surat Edaran Kemenhub ini dicabut saja. Hanya membingungkan masyarakat dan tidak efektif di lapangan,” kata Irwan dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).
Lebih lanjut, Irwan juga mengingatkan pemerintah agar jangan sampai menjadi kongsi bisnis perusahaan PCR dengan mengeluarkan regulasi yang menguntungkan para pengusaha PCR.
“Masih banyak cara membatasi mobilitas masyarakat tanpa harus mewajibkan penggunaan PCR,” kata Irwan.
SE Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2021 mengatur bahwa dokumen yang wajib dibawa pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan, yakni kartu vaksin dan hasil negatif tes RT PCR atau antigen.
Selengkapnya di www.kompas.com